A-F, penjarahan oleh 40 warga itu adalah wajar, mereka di kriminalisasi, JUN KRM: Alasan A-F hanya berdasar logika bukan dalil hukum

 

Mukomuko-ramaonline.co…Bertempat di Sekretariatnya AKAR Foundation Kamis (19/05) mengadakan Konferensi Pers, Zelig Ilham selaku Juru bicara Tim Advokad dihadapan sejumlah awak Media yang hadir menyampaikan bahwa AKAR Foundation tetap pada komitmen awal bahwa ditangkapnya 40 Orang Warga Malin Deman dalam indikasi tindak pidana Pencurian/Penjarahan TBS yang bukan milik mereka itu bukanlah termasuk dalam Tindak Pidana dan wajar saja dilakukan, begitupun dengan status tersangka yang telah ditetapkan oleh Polres Mukomuko ini adalah tidak tepat dan termasuk kriminalisasi.

AKAR Foundation menganggap aktifitas Panen Massal TBS yang dilakukan oleh 40 Orang tersangka yang bukan milik mereka ini adalah hal yang wajar dengan alasan, kasus yang sama telah banyak dan sering terjadi dibeberapa Daerah di Indonesia, serta alasan lainnya mereka beralibi untuk tidak menganggap kasus ini termasuk dalam ranah Tindak Pidana adalah, seluruh stokeholder termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan Pemerintah Provinsi Bengkulu jauh sebelumnya sudah mengetahui bahwa lokasi TKP kejadian adalah merupakan lahan sengketa yang termasuk dalam konflik Agraria Murni yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Menanggapi Konfrensi Pers AKAR Foundation ini, Junaidi Ketua Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) menyampaikan,” Ada beberapa Keanehan dan kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh Jubir AKAR Foundation kalau kita simak dari Video lengkapnya saat Konfrensi Pers mereka kemaren, pertama saat ditanya apakah aktifitas yang dilakukan oleh 40 warga tersebut masuk atau tidak dalam tindak pidana menurut kacamata mereka, mereka menjawab tidak termasuk dalam tindak Pidana, alasan mereka pun kalau kita lihat aneh dan sedikit lucu, mereka memberi alasan tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang ada, menurut saya alasan ini tidak berdasar, mereka justru berpedoman dengan kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya diberbagai Daerah, dan alasan kedua mereka mengatakan kasus ini wajar saja dilakukan oleh 40 orang tersebut dan tidak termasuk dalam tindak pidana adalah karena Pemerintah Daerah dan Provinsi sebelumnya sudah mengetahui sengketa lahan yang mereka anggap adalah konflik Agraria murni ini,

Nah dari dua alasan ini saja sekali lagi saya ingin katakan ada kejanggalan dan keanehan menurut saya, Negara kita ini adalah Negara hukum artinya setiap persoalan konflik apalagi ada indikasi tindak pidana didalam persoalannya, tentunya penanganan dan penyelesaiannya haruslah berdasarkan hukum, pertanyaan saya simple saja, apakah ada aturan hukum atau aturan-aturan yang lain yang memperboleh mengambil atau menguasai sesuatu yang bukan hak kita dalam lahan sengketa yang dimiliki oleh orang lain secara legal, dan dengan dokumen kepemilikan yang sah, yang sengketanya sedang dalam proses penyelesaian? Kalau ada tolong sampaikan ke public pasal berapa dan menurut hukum yang mana? biar Masyarakat paham dan tidak terkesan ada pembodohan, kemudian kalau tidak ada hukum atau aturan yang memperbolehkan melakukan hal tersebut, dan kemudian dilakukan artinya secara logika telah melanggar hukum dan tindakan yang dilakukan oleh Mapolres Mukomuko terhadap 40 tersangka tersebut sudah benar, 

Lanjut Jun,” Nah kawan-kawan AKAR Foundation saya yakin tentunya tau dan lebih paham kalau ingin melihat dengan jernih kasus ini, jangan kemudian memaksa diri agar kesalahan kasus pelanggaran hukum ini menjadi benar dengan dalih dan alasan-alasan yang tak masuk akal, yang kemudian menyalahkan institusi Kepolisian dengan menuduh telah mengkriminalisasi 40 warga tersebut, menyalahkan Pemerintah Daerah, serta mencari simpati pihak-pihak yang dianggap berpengaruh, jadi ada kesan kawan-kawan ini mempunyai kepentingan yang besar dalam advokasi membela 40 tersangka ini, dan terakhir kalau kepolisian jeli, dalam Konfrensi Pers yang disampaikan oleh jubir Advokasi mereka ini dalam kalimatnya ada kesan yang tersirat bahwa, mereka sudah lama tau aktifitas 40 tersangka ini dalam aktifitas indikasi tindak pidana penjarahan TBS ini, artinya ada semacam pembiaran oleh mereka terhadap warga ini, ada apa,” Tutup Jun.

 

Pewarta/Editor: cung Tu’ian80

Bagikan Ini :