Rapat Dengar Pendapat Bersama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Komisi 1 DPRD Beri 3 Catatan Keras

Kota Bengkulu, ramaonline.co – Komisisi 1 DPRD Kota Bengkulu mengelar rapat dengar penndapat bersama Dinas Kesehatan, Selasa (5/04) bertempat di ruang rapat Komisi 1. Hadir pada acara tesebut Ketua Komisi 1 Bambang Hermanto, S.Sos, MM beserta seluruh anggota Komisi 1. Rapat dengar pendapat ini dalam rangka menindak lajuti hasil sidak Komisi 1 ke beberapa puskesmas pembantu (Pustu) sepekan yang lalu.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut pihak Dinkes mendapat beberapa catatan keras dari Komisi 1DPRD Kota Bengkulu. Bebearapa catatan tersebut menyangkut masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pengunaan anggaran, serta isu miring masalah PTT

Ketua komisi I Bambang Hermanto dengan tegas meminta semua peralatan medis dan persediaan jenis obat di seluruh Pustu harus dilengkapi. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat benar – benar dapat terpenuhi.
Waka Komisi I Elvin Yanuar S juga meminta Dinkes lebih teliti dan lebih bijak dalam penggunaan anggaran, mendahulukan yang lebih prioritas. Pembanggunan SDM dan tenaga medis lebih penting ketimbang pembangunan sarana gedung. Hasil Sidak Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, di beberapa sudut Pustu justru terlihat ada beberapa ruang tidak difungsikan,. hanya menjadi ruang kosong.
Lebih lanjut, Anggota Komisi I Solihin Adnan, SH menambahkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinkes bekerja sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
Anggota Komisi I lainnya Jaya Marta meminta Dinkes memberi penjelasan lebih rinci terkait adanya informasi penahanan SPT terhadap beberapa pegawai PTT. Termasuk isu miring lainnya terkait PTT. Jika benar, diminta segera diselesaikan sesegera mungkin. ”Terus terang kami sangat miris mendengar hal ini,” papar Jaya Marta.
Menangapi hal ini, plt Dinkes menepis informasi tersebut. Menurutnya yang terjadi adalah pemberian SK pegawai PTT ada yang belum selesai prosesnya, termasuk menepis isu adanya pungutan terhadap Pegawai PTT. (Adv)

Bagikan Ini :