Masyarakat Masuk DTKS Berhak Menerima Bantuan Dalam Bentuk Apapun, Termasuk Rutilahu

Bengkulu, Ramaonline.co – Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) diperoleh dari tingkat Desa atau Kelurahan melalu Musdes (Musyawarah Desa) atau Muskel (Musyawarah Kelurahan). Hasil dari musyawarah ini diproleh data masyarakat miskin yang akan dimasukan pada aplikasi SIKS-Next Generation, selanjutnya diperoleh data berupa DTKS.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Iskandar ZO melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Tarmizi Hud saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (27/09) memaparkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Bengkulu bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten dan Kota yang berhubungan dengan bantuan dalam bentuk apapun, termasuk termasuk rutilahu (rumah tidak layak huni). “Konsep rutilahu itu aladin, atap lantai dan dinding. Artinya bukan rumah baru, misalnya rumahnya layak huni tapi atapnya tidak layak karena bila hujan terjadi bocor. Kalau dulu bantuannya sekitar 15 juta, meskipun ada perubahan sekarang sekitar 20 juta. Dan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini harus masuk pada DTKS” Paparnya. Tarmizi juga menambahkan bahwa yang menjadi kendala adalah undang-undang mengamanatkan pelaksanaan musyawarah di tingkat Desa atau Kelurahan sehingga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang masuk pada DTKS adalah kewenangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat. Kendala lainnya adala data yang tidak update, misalnya masyarakat yang sudah meningal dunia tetapi masih ada di DTKS, masyarakat miskin yang sudah menjadi kaya atau sebaliknya. Pihak desa atau kelurahan hendaknya memperbaharui DTKS setiap 3 atau 4 bulan supaya update. (Hr)

Bagikan Ini :