Minta tertibkan seluruh Aset Daerah, DPRD beri Deadline sebelum Pelantikan Bupati terpilih

MUKOMUKO-RAMAONLINE.Co.Id…Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mukomuko meminta kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko khususnya Bidang Aset untuk segera menertibkan seluruh Aset Daerah yang sampai hari ini masih banyak yang belum tertata dengan rapi dan sesuai dengan penggunaannya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Satu DPRD Kabupaten Mukomuko Armansyah, SE, ” Kami berharap kepada seluruh pengguna Aset Daerah baik yang digunakan didalam Pemerintah maupun diluar Pemerintah untuk segera melengkapi kelengkapan pinjam pakainya, baik itu dalam bentuk aset bergerak maupun yang tidak bergerak, yang lengkap Administrasinya dan pemegang nya jelas tentu nya kita tidak permasalahkan, sebab kami yakin mereka yang diberi kan kewenangan untuk menggunakan Aset Daerah itu sudah melalui pertimbangan dan presedur yang berlaku melalui penilaian oleh Bidang aset, dan lagi yang menggunakan Aset diluar Pemerintah itu tentunya pasti berkontribusi untuk Daerah juga.

Saat disinggung mengenai Aset yang saat ini masih digunakan oleh Mantan Bupati Mukomuko Arman menambahkan,

” Walaupun Mantan Bupati, Mantan wakil Bupati dan Mantan Anggota Dewan yang sudah tidak aktif lagi Seluruh Aset Daerah haruslah dikembalikan, sebab seluruh aset itu adalah menggunakan Anggaran Daerah yang berasal dari uang rakyat, Namun ada pengecualian khusus untuk Jenis Kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati saat tidak lagi menjabat ia mendapatkan hak penjualan tanpa lelang, dan untuk jelasnya kata Arman sebaiknya konfirmasi langsung ke Kabid Aset BKD Kabupaten amukomuko yang lebih paham tentang Permedagri yang mengatur soal itu”.

Kemudian saat ditanya soal ini kepada Kepala Bidang aset BKD Kabupaten Mukomuko Eka purwanto, M.Si mengiyakan hal tersebut dan mengenai masalah aset yang terpakai oleh Mantan penjabat diatur dalam Permedagri 19 Pasal 358 sampai dengan Pasal 376 Tahun 2016,  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah serta Proses penjualan tanpa lelang oleh ASN dan Penjabat daerah.

Penulis: Arianto amp

 

Bagikan Ini :