Sosialisasi Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • Whatsapp

Bengkulu Tengah, ramaonline.co – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengelar sosialisasi Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (28/09/22) pukul 09.00 WIB s/d selesai bertempat Punak Tahura Hotel di Keamatan Pondok Kubang . Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Kominfotik Rahmat Apriadi, S,STP, ME beserta jajarannya, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP Bengkulu Drs. Murda Lair, SH beserta jajarannya, Kasubag Umum dan Kepegawaian dari OPD, Kepala Desa, dan Camat yang ada di Bengkulu Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Penyelesaian Sengketa Informasi KIP Bengkulu Drs. Murda Lair, SH saat dikonfirmasi atas terselengaranya acara tersebut memaparkan bahwa Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik intinya setiap orang mempunyai hak untuk tahu, hal ini berawal dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28f. “Artinya Seluruh masyarakat baik pribadi maupun lembaga sosial berhak untuk meminta informasi ke Badan-badan Publik. Badan publik bukan saja dari Pemerintah, bisa non Pemerintah. Contoh non Pemerintah misalnya partai, BUMN” papar Murda.
Kepala PSI KIP Bengkulu juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga publik adalah lembaga yang dananya berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan atau sumbangan luar negeri, termasuk Masjid juga merupakan sumbangan dari masyarakt. “ Jadi sifatnya yang namanya lembaga publik itu dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan luar negeri. Termasuk Masjid pun itu sumbangan masyarakat. Masyarakat berhak meminta data tentang besaran dana dan kemana arahnya” tambah Murda.
Lanjut Murda, namun ada pengecualian pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang dimaksud yakni pada pasal 17, yang tidak oleh dipulikasikan ke masyarakat umum, contoh masalah hak pribadi. “Namun didalam Undang-Undang No 14 ini ada pasal 17, pasal pengecualian. Yang tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat umum. Contohnya masalah hak pribadi, misal saya mau minta nomor HP bapak lewat teman bapak. Itu sebernarnya tanpa izin saya gak boleh. Atau sandi-sandi negara, itu tidak oleh untuk umum. Itu ontoh pasal 17” tutup Murda. (Hr)

  • Whatsapp

Pos terkait